MADINA,SUMUT- Anggota Komisi XIII DPR RI Drs Rapidin Simbolon MM dari Fraksi PDI Perjuangan   melaksanakan reses ke Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di lapangan kantor Camat Siabu, Rabu (25/2).

Rapidin menjelaskan "kedatangannya dalam reses bukan yang pertama kali dilakukan di Mandailing Natal yang juga merupakan Daerah Pemilihannya yakni Sumut 2.

" Dalam reses warga sampaikan beberapa permasalahan areal pertanian khususnya sawah baik itu irigasi pengairan persawahan dan bendungan yang mengakibatkan hasil panen yang kurang baik .

Untuk masalah persawahan tersebut khusunya daerah Rodang, tolong saudara-saudaraku /bapak dan ibu agar membuat proposal nya dan agar diserahkan kepada Ketua DPC  PDI Perjuangan Mandailing Natal dan disampaikan kepada Bupati atau Wakil Bupati nanti akan kita bantu dari Pusat ," ujar Rapidin.

Saya upayakan paling tidak setahun ini akan maslah normalisasi persawahan ini tuntas nanti akan saya sampaikan  ke Komisi V DPR RI dan Kementerian PU PR agar segera direalisasikan kalau memungkinkan setahun atau paling tidak dua tahun ini,"tambahnya Rapidin yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara.

"Kedatangan Rapidin bersama rombongan juga langsung disambut oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Teguh W Hasahatan Nasution , Sekertaris Masyuri Pulungan bersama pengurus serta  pengurus PAC dan disambut tarian daerah oleh anak Sekolah Dasar di Kecamatan Siabu 

Dimana kegiatan reses tersebut  juga dihadiri langsung oleh Forkopincam yakni Kapolsek Siabu Iptu Ahmad Juli Nasution ,Danramil 12 Kapten Inf Syaiful Abdi dan PLH Camat Siabu.

"Selain menerima  aspirasi berbagai maslah dari masyarakat Mandailing Natal khususnya Kecamatan Siabu , Rapidin yang juga mantan Bupati Samosir itu juga memberikan bantuan bingkisan sembako kepada warga yang hadir dan kegiatan diakhiri dengan buka puasa bersama .

Perlu diketahui  Komisi XIII DPR RI  bertugas menangani isu-isu krusial seperti Hak Asasi Manusia (HAM), Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Penanggulangan Terorisme dengan mitra kerja Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara, Komnas HAM, LPSK, BNPT, BPIP, Sekretariat Jenderal DPD/MPR RI, dan Kantor Staf Presiden (KSP)

Oleh (M. Lubis & Panya. Ritonga)