Jakarta — Dugaan praktik manipulasi data dalam proses penetapan PPPK Paruh Waktu mulai terkuak ke publik setelah laporan intelijen strategis yang berada langsung di bawah pengawasan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengendus adanya penyimpangan serius dalam sistem pendataan dan pengangkatan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa sejumlah pihak diduga melakukan rekayasa administrasi, pemalsuan status tenaga honorer, hingga permainan kuota agar nama-nama tertentu dapat lolos dalam skema PPPK Paruh Waktu, sementara ribuan tenaga kerja yang sah justru tersingkir.

Presiden Prabowo disebut memberikan respons keras atas temuan tersebut.

“Kalau benar ada manipulasi, ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara dan rakyat yang membutuhkan keadilan,” tegas Presiden Prabowo dalam pernyataan internal yang dikutip dari sumber pemerintah.

Intelijen Negara Turun Langsung

Sumber di lingkungan pemerintahan menyebutkan bahwa aparat intelijen telah mengantongi indikasi kuat adanya jaringan permainan data di sejumlah daerah, termasuk dugaan keterlibatan oknum pejabat birokrasi yang memanfaatkan celah pendataan PPPK.

Temuan awal menunjukkan adanya:

  • Data honorer fiktif yang dimasukkan dalam sistem

  • Perubahan masa kerja secara ilegal

  • Manipulasi usia dan status pegawai

  • Praktik “titipan” dan jual beli kelulusan

Presiden Perintahkan Bersih-Bersih Total

Presiden Prabowo dilaporkan telah menginstruksikan langkah cepat dan tegas:

  1. Audit nasional terhadap seluruh data PPPK Paruh Waktu

  2. Pemeriksaan aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan

  3. Pemecatan pejabat yang terbukti terlibat

  4. Proses pidana bagi pelaku manipulasi data

“Tidak boleh ada satu pun pejabat yang bermain-main dengan nasib rakyat kecil. Negara harus hadir dan tegas,” lanjut Presiden.

Desakan Publik: Usut Sampai Tuntas

Gelombang desakan masyarakat sipil dan kelompok tenaga honorer pun semakin menguat agar kasus ini dibuka secara transparan.

Aktivis kebijakan publik menilai manipulasi data PPPK merupakan kejahatan sistemik yang merusak kepercayaan terhadap reformasi birokrasi.

“Jika benar terjadi, ini adalah skandal nasional. Pemerintah harus membuka semua data dan menindak tanpa pandang bulu,” ujar salah satu pengamat.

Kasus dugaan manipulasi PPPK Paruh Waktu kini menjadi perhatian nasional dan menjadi ujian besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan agenda bersih-bersih birokrasi.

Publik menanti: apakah negara benar-benar akan hadir menegakkan keadilan bagi tenaga honorer yang selama ini berjuang secara jujur.