Padang Lawas Utara – Kebijakan rekrutmen tenaga kerja yang diduga dilakukan oleh Korwil SPPI Padang Lawas Utara (Paluta) kini menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat. Korwil SPPI Paluta diduga lebih banyak merekrut pekerja dari luar Kabupaten Padang Lawas Utara untuk ditempatkan pada operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara banyak masyarakat lokal yang masih membutuhkan pekerjaan dan memiliki kemampuan yang memadai.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi bagi warga sekitar lokasi program.
Masyarakat menilai bahwa langkah tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakpuasan publik. Di tengah tingginya angka pengangguran dan keterbatasan lapangan pekerjaan di Kabupaten Padang Lawas Utara, kehadiran program pemerintah seharusnya menjadi peluang bagi putra-putri daerah untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung.
Sebagaimana diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa operasional dapur SPPG harus memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar. Artinya, keterlibatan tenaga kerja lokal merupakan bagian penting dari semangat program tersebut.
Apabila benar terdapat pengabaian terhadap pelamar lokal yang memenuhi syarat demi mendatangkan pekerja dari luar daerah, maka tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip pemerataan manfaat program pemerintah dan semangat pemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan utama pelaksanaan MBG.
Selain itu, kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat setempat berpotensi mengganggu hubungan antara pelaksana program dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat Paluta. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki kepentingan agar setiap program nasional yang masuk ke daerah dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga lokal.
Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda berharap agar Korwil SPPI Paluta segera memberikan klarifikasi secara terbuka terkait mekanisme rekrutmen yang telah dilakukan. Transparansi diperlukan untuk menghindari munculnya spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Pernyataan Sikap
Mendesak Korwil SPPI Padang Lawas Utara untuk membuka data dan mekanisme rekrutmen tenaga kerja secara transparan kepada publik.
Mendesak agar seluruh proses perekrutan tenaga kerja di lingkungan SPPG mengutamakan masyarakat lokal yang memenuhi persyaratan.
Meminta Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.
Meminta Badan Gizi Nasional melakukan pengawasan dan audit terhadap proses rekrutmen tenaga kerja di wilayah Padang Lawas Utara.
Menolak segala bentuk praktik rekrutmen yang berpotensi mengabaikan hak dan kesempatan kerja masyarakat lokal.
Penutup
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang harus dijalankan dengan mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat. Jangan sampai program yang bertujuan menyejahterakan rakyat justru memunculkan ketimpangan dan kekecewaan di tengah masyarakat.
Diduga Abaikan Putra Daerah, Korwil SPPI Padang Lawas Utara Tuai Sorotan Publik
Padang Lawas Utara – Kebijakan rekrutmen tenaga kerja yang diduga dilakukan oleh Korwil SPPI Padang Lawas Utara (Paluta) kini menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat. Korwil SPPI Paluta diduga lebih banyak merekrut pekerja dari luar Kabupaten Padang Lawas Utara untuk ditempatkan pada operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara banyak masyarakat lokal yang masih membutuhkan pekerjaan dan memiliki kemampuan yang memadai.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi bagi warga sekitar lokasi program.
Masyarakat menilai bahwa langkah tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakpuasan publik. Di tengah tingginya angka pengangguran dan keterbatasan lapangan pekerjaan di Kabupaten Padang Lawas Utara, kehadiran program pemerintah seharusnya menjadi peluang bagi putra-putri daerah untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung.
Sebagaimana diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa operasional dapur SPPG harus memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar. Artinya, keterlibatan tenaga kerja lokal merupakan bagian penting dari semangat program tersebut.
Apabila benar terdapat pengabaian terhadap pelamar lokal yang memenuhi syarat demi mendatangkan pekerja dari luar daerah, maka tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip pemerataan manfaat program pemerintah dan semangat pemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan utama pelaksanaan MBG.
Selain itu, kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat setempat berpotensi mengganggu hubungan antara pelaksana program dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat Paluta. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki kepentingan agar setiap program nasional yang masuk ke daerah dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga lokal.
Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda berharap agar Korwil SPPI Paluta segera memberikan klarifikasi secara terbuka terkait mekanisme rekrutmen yang telah dilakukan. Transparansi diperlukan untuk menghindari munculnya spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Pernyataan Sikap
Mendesak Korwil SPPI Padang Lawas Utara untuk membuka data dan mekanisme rekrutmen tenaga kerja secara transparan kepada publik.
Mendesak agar seluruh proses perekrutan tenaga kerja di lingkungan SPPG mengutamakan masyarakat lokal yang memenuhi persyaratan.
Meminta Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.
Meminta Badan Gizi Nasional melakukan pengawasan dan audit terhadap proses rekrutmen tenaga kerja di wilayah Padang Lawas Utara.
Menolak segala bentuk praktik rekrutmen yang berpotensi mengabaikan hak dan kesempatan kerja masyarakat lokal.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang harus dijalankan dengan mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat. Jangan sampai program yang bertujuan menyejahterakan rakyat justru memunculkan ketimpangan dan kekecewaan di tengah masyarakat.
Msyarakat dan beberapa aliansi mahasiswa meminta bapak Kajari Padang lawas Utara agar menggeledah kantor SPPI Paluta.
Redaktur signifikan.com
Leave a Comment